no image

Policy Brief 2016 : Akses Siswa Miskin pada Pendidikan Berkualitas di Kota Malang

Ringkasan Salah satu cara mengeluarkan anak-anak keluarga miskin dari jerat “lingkaran setan kemiskinan” adalah dengan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas hingga tuntas. Dengan berbekal pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup disaat dewasa nanti. Siswa dengan prestasi akademik yang tinggi mempunyai probabilitas yang lebih tinggi masuk di sekolah negeri yang berkualitas. Sebaliknya, siswa dengan prestasi akademik rendah akan masuk di sekolah yg kurang berkualitas (negeri dan swasta). Salah satu penyebabnya adalah model rekrutmen siswa yang mendorong distribusi kurang adil bagi siswa miskin. Pelaksanaan PPDB online selama ini adalah memakai sistem ranking/nilai ujian sebelumnya. Karena itu kebijakan afirmarif bagi siswa miskin sangat tepat untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan yang berkualitas. Catatan awal “Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan khusus untuk pendidikan dasar, warga negara wajib mengikutinya dan kewajiban Negara untuk membiayainya”. Begitu kurang-lebih bunyi salah satu pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat layanan pendidikan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan latar belakang ekonomi. Lebih lanjut,Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Sebagai upaya menjalankan mandat konstitusi di atas, sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah membuat program wajib belajar sembilan tahun. Dampak dari kebijakan ini, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar di Indonesia meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 100% pada tahun 2011. Dilihat dari capaian APK, target program wajardikdas memang telah terlampaui. Namun jika dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) belum memenuhi targetseratus persen. Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, Pemerintah mencatat masih ada sekitar 2,12 persen anak usia 7 - 15 tahun tidak bersekolah. Sedangkan untuk anak berusia 13 – 15 yang belum sekolah angkanya lebih besar lagi, yakni sekitar 10,48 persen. Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan data susenas tahun 2012, anak usia 13 – 15 tahun yang berasal dari kelompok keluarga termiskin angka partisipasi sekolahnya baru sekitar 80%. Anak keluarga miskin yang tidak mengenyam pendidikan akan tetap berada dalam kemiskinan. Menurut Nurkse, anak yang terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga miskinrentan mengalami kekurangan gizi dan stimulasi dini sehingga berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan psikis-nya. Dengan kondisi seperti itu, anak-anak tersebut akan kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik dan mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Akibatnya, saat usia dewasa, mereka tidak bisa bekerja di sektor formal dan mempunyai pendapatan rendah. Sehingga ketika mereka berkeluarga, mereka akan tetap dalam keadaan miskin, bahkan mewarisinya kepada keturunannya. Inilah yang Nurkse sebut sebagai lingkaran setan kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty). Salah satu cara mengeluarkan anak-anak keluarga miskin dari jerat “lingkaran setan kemiskinan” adalah dengan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan yang baik hingga tuntas. Dengan berbekal pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup disaat dewasa nanti. Kebijakan Pemerintah Terhadap Akses Siswa Miskin pada Pendidikan Banyak Siswa Miskin Tidak Mampu Melanjutkan Sekolah Berbagai Hambatan Menyebabkan Rendahnya Akses Siswa Miskin Pada Pendidikan. Sumber: Data Kualitatif, Article 33, 2015 Pelayanan Pendidikan Kota Malang Program Wajib Belajar di tingkat Nasional dan kebijakan Pendididikan Gratis di tingkat daerah menjadi payung kebijakan untuk membuka akses masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan tersebut harus diiringi dengan penyediaan anggaran untuk menyediakan sumberdaya pendidikan (terutama guru dan sarana dan prasarana sekolah). Tanpa ketersediaan sumber daya pendidikan yang cukup, kebijakan Pendidikan Gratis hanya akan menurunkan capaian hasil belajar siswa. Dalam Profil Pendidikan Kota Malang 2014 disebutkan bahwa APK untuk pendidikan sekolah dasar 114,78 dan APM sebesar 102,44.Sedangkan pada jenjang SMP APK 104,19 dan APM 75,38. Pada tingkat SMA APK sebesar 113,32 dan APM 81,88. Upaya yang Telah Dilakukan 1. Pemerintah kota Malang telah menganggarkan BOSDA mulai dari jenjang SD – SMA/SMK 2. Selain itu, Pemerintah juga memberi bantuan langsung ke siswa yang disebut PIP (Program Indonesia Pintar) meskipun tidak semua siswa dari keluarga miskin mendapatkan PIP. 3. Anggaran APBD Kota Malang yang khusus bagi siswa miskin seperti tahun 2015. 4. Pemerintah Kota Malang juga menyediakan sarana Transportasi bagi siswa khususnya siswa SMP, SMA dan SMK berupa Bus Sekolah dan sepeda gayung/angin. Upaya – upaya yang telah dilakukan di atas patut diapresiasi dengan baik karena dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan sejalan dengan julukan kota Malang sebagai kota pendidikan. Kecenderungan Siswa Miskin Sekolah-sekolah yang berkualitas di Kota Malang cenderung mempunyai peminat yang lebih banyak. Sekolah di Kota Malang yang berkualitas, dilihat dari tingginya nilai UN, mempunyai rasio peminat yang lebih banyak, dibanding sekolah yang kurang berkualitas. Hal ini memperlihatkan pola arus pencari sekolah (SMP) mengarah pada sekolah yang dianggap berkualitas. Artinya juga persaingan untuk masuk ke sekolah berkualitas sangat tinggi Nilai UN vs Rasio Diterima, SMP, Kota Malang, 2015 Sedangkan siswa miskin cenderung berada di sekolah yang kurang berkualitas Rasio siswa miskin vs Nilai UN SMP, 2015 Sekolah yang mempunyai rasio siswa miskin besar cederung berada di sekolah dengan nilai UN yang rendah, sebaliknya sekolah dengan rasio siswa miskin yang tinggi berada di sekolah dengan nilai UN yang tinggi. Siswa miskin seperti kalah bersaing dengan siswa dari kelompok ekonomi yang lebih sejahtera dalam memperebutkan sekolah berkualitas. Pola yang sama juga terjadi di tingkat SMA. Siswa miskin cenderung berada di sekolah swasta dan kurang berkualitas. Sebagian besar siswa miskin terkonsentrasi di sekolah swasta dengan akreditasi C, dan sebagian akreditasi B. Sebagian yang lebih kecil berada di swasta dengan akreditasi A Dan porsi yang sangat kecil berada di sekolah negeri sebagaimana digambarkan pada tebel berikut: Apa Penyebanya? Model rekrutmen siswa mendorong distribusi yang kurang adil bagi siswa miskin. Selain kondisi di atas, APBD kota Malang juga dinikmati siswa luar kota Malang. Dalam aturan PPDB sekolah boleh menerima anak luar Kota Malang dengan kuota 10 %. Selama ini kuota luar kota Malang adalah atas dasar Lulusan Sekolah (ijazah) bukan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dimana mereka tinggal. Sehingga siswa masuk SMPN / SMAN / SMKN dengan kuota 10 % siswa luar kota Malang ditambah siswa Kota Malang domisili luar Kota Malang bisa menjadi lebih 20 %. Jadi kalau SDN/SMPN kota Malang gratis sepertinya 20 % lebih APBD kita untuk membiayai anak berdomisili luar Kota Malang. Hal ini tidak menjadi masalah besar jika ada kepastian bahwa anak-anak berpenduduk Kota Malang benar-benar telah terlayani pendidikan dasarnya dengan baik. Perlakuan Khusus Bagi Siswa Miskin PPDB online selama ini yang menjadi penilaian adalah akumulasi nilai Raport 5 semester dan nilai UN ditambah nilai prestasi non akademik jika punya. PPDB online tidak mempertimbangkan jarak antara rumah dengan sekolah. Disini nampaknya ada masalah jika anak dari keluarga miskin rumahnya dekat SMPN 5 sementara nilai rendah berarti ia tidak bisa diterima di SMPN 5 dan harus tergusur ke SMPN lain yang bisa saja jarak sekolah dari rumah jauh. Untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan yang berkualitas maka perlu kebijakan seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah dalam PPDB yaitu Pemerintah Kota Bogor(Kuota siswa miskin= 10%, Jalur prestasi= 15%, Jalur reguler (ranking)= 75%)dan kota Makassar (Kuota siswa miskin=10%, Jalur inklusi=2%, Jalur domisili=18%, Jalur reguler (ranking)=70% ) Rekomendasi Kebijakan  Kebijakan afirmatif berupa memberikan kuota bagi anak dari keluarga miskin dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar 5 – 10%. Hal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Aspek teknis dalam pelaksanaan PPDB jalur afirmasi miskin ini memberi peluang mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang bagus dan berkualitas. Aspek teknis yang perlu dierhatikan antara lain saluran sosialisasi yang ditempuh; prasyarat yang harus dipenuhi bagi pendaftar PPDB jalur afirmasi miskin; penggunaan sistem online atau offline; serta mekanisme seleksi ketika jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia.  Kebijakan jalur domisili dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar 15 - 20%. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di sekitar sekolah.  Kebijakan kuota “Luar Kota” seharusnya berbasis Kartu Keluarga (KK), bukan berbasis sekolah asal (Ijazah). Ini dalam rangka untuk memprioritaskan warga Malang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di Kota Malang.  Pemerintah kota Malang (Dinas Pendidikan dan DPRD) perlu membuat kebijakan terkait dengan eksistensi dan keberadaan sekolah/madrasah swasta. Hal ini dilakukan untuk melindungi sekolah / madrasah swasta saat Penerimaan Siswa baru yang cenderung mengalami kekurangan murid. Karena bagaimanapun juga sekolah / madrasah swasta mempunyai kontribusi cukup besar dalam ikut mencerdaskan warga bangsa.  Pemerataan peningkatan kualitas pendidikan (sarana - prasarana / fasilitas, SDM dll) disemua tingkatan baik sekolah/madrasah negeri atau swasta sehingga tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta.  Dalam proses dan pelaksanaan PPDB, Keterlibatan publik mesti dilakukan sebagai bagian monitoring dan evaluasi dari masyarakat. Referensi: Dinas Pendidikan Kota Malang.Profil Pendidikan Kota Malang 2014. Dinas Pendidikan Kota Malang.Rekap Jumlah Siswa Berdasarkan Domisili (KK) 2015/2016 Article 33 Indonesia.Hasil Kajian terhadap tiga daerah (Kota Bogor, Kota Malang, Kota Makassar) 2016 http://diknas.malangkota.go.id/?p=4030 Article 33 Indonesia-PATTIRO Malang-MSF.Diskusi Expert Meeting:Akses Siswa Miskin 2016. http://diknas.malangkota.go.id/?p=4093...

no image

Policy Brief 2016 : Akses Siswa Miskin pada Pendidikan Berkualitas di Kota Malang

Ringkasan Salah satu cara mengeluarkan anak-anak keluarga miskin dari jerat “lingkaran setan kemiskinan” adalah dengan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas hingga tuntas. Dengan berbekal pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup disaat dewasa nanti. Siswa dengan prestasi akademik yang tinggi mempunyai probabilitas yang lebih tinggi masuk di sekolah negeri yang berkualitas. Sebaliknya, siswa dengan prestasi akademik rendah akan masuk di sekolah yg kurang berkualitas (negeri dan swasta). Salah satu penyebabnya adalah model rekrutmen siswa yang mendorong distribusi kurang adil bagi siswa miskin. Pelaksanaan PPDB online selama ini adalah memakai sistem ranking/nilai ujian sebelumnya. Karena itu kebijakan afirmarif bagi siswa miskin sangat tepat untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan yang berkualitas. Catatan awal “Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan khusus untuk pendidikan dasar, warga negara wajib mengikutinya dan kewajiban Negara untuk membiayainya”. Begitu kurang-lebih bunyi salah satu pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat layanan pendidikan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan latar belakang ekonomi. Lebih lanjut,Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Sebagai upaya menjalankan mandat konstitusi di atas, sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah membuat program wajib belajar sembilan tahun. Dampak dari kebijakan ini, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar di Indonesia meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 100% pada tahun 2011. Dilihat dari capaian APK, target program wajardikdas memang telah terlampaui. Namun jika dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) belum memenuhi targetseratus persen. Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, Pemerintah mencatat masih ada sekitar 2,12 persen anak usia 7 - 15 tahun tidak bersekolah. Sedangkan untuk anak berusia 13 – 15 yang belum sekolah angkanya lebih besar lagi, yakni sekitar 10,48 persen. Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan data susenas tahun 2012, anak usia 13 – 15 tahun yang berasal dari kelompok keluarga termiskin angka partisipasi sekolahnya baru sekitar 80%. Anak keluarga miskin yang tidak mengenyam pendidikan akan tetap berada dalam kemiskinan. Menurut Nurkse, anak yang terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga miskinrentan mengalami kekurangan gizi dan stimulasi dini sehingga berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan psikis-nya. Dengan kondisi seperti itu, anak-anak tersebut akan kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik dan mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Akibatnya, saat usia dewasa, mereka tidak bisa bekerja di sektor formal dan mempunyai pendapatan rendah. Sehingga ketika mereka berkeluarga, mereka akan tetap dalam keadaan miskin, bahkan mewarisinya kepada keturunannya. Inilah yang Nurkse sebut sebagai lingkaran setan kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty). Salah satu cara mengeluarkan anak-anak keluarga miskin dari jerat “lingkaran setan kemiskinan” adalah dengan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan yang baik hingga tuntas. Dengan berbekal pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup disaat dewasa nanti. Kebijakan Pemerintah Terhadap Akses Siswa Miskin pada Pendidikan Banyak Siswa Miskin Tidak Mampu Melanjutkan Sekolah Berbagai Hambatan Menyebabkan Rendahnya Akses Siswa Miskin Pada Pendidikan. Sumber: Data Kualitatif, Article 33, 2015 Pelayanan Pendidikan Kota Malang Program Wajib Belajar di tingkat Nasional dan kebijakan Pendididikan Gratis di tingkat daerah menjadi payung kebijakan untuk membuka akses masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan tersebut harus diiringi dengan penyediaan anggaran untuk menyediakan sumberdaya pendidikan (terutama guru dan sarana dan prasarana sekolah). Tanpa ketersediaan sumber daya pendidikan yang cukup, kebijakan Pendidikan Gratis hanya akan menurunkan capaian hasil belajar siswa. Dalam Profil Pendidikan Kota Malang 2014 disebutkan bahwa APK untuk pendidikan sekolah dasar 114,78 dan APM sebesar 102,44.Sedangkan pada jenjang SMP APK 104,19 dan APM 75,38. Pada tingkat SMA APK sebesar 113,32 dan APM 81,88. Upaya yang Telah Dilakukan 1. Pemerintah kota Malang telah menganggarkan BOSDA mulai dari jenjang SD – SMA/SMK 2. Selain itu, Pemerintah juga memberi bantuan langsung ke siswa yang disebut PIP (Program Indonesia Pintar) meskipun tidak semua siswa dari keluarga miskin mendapatkan PIP. 3. Anggaran APBD Kota Malang yang khusus bagi siswa miskin seperti tahun 2015. 4. Pemerintah Kota Malang juga menyediakan sarana Transportasi bagi siswa khususnya siswa SMP, SMA dan SMK berupa Bus Sekolah dan sepeda gayung/angin. Upaya – upaya yang telah dilakukan di atas patut diapresiasi dengan baik karena dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan sejalan dengan julukan kota Malang sebagai kota pendidikan. Kecenderungan Siswa Miskin Sekolah-sekolah yang berkualitas di Kota Malang cenderung mempunyai peminat yang lebih banyak. Sekolah di Kota Malang yang berkualitas, dilihat dari tingginya nilai UN, mempunyai rasio peminat yang lebih banyak, dibanding sekolah yang kurang berkualitas. Hal ini memperlihatkan pola arus pencari sekolah (SMP) mengarah pada sekolah yang dianggap berkualitas. Artinya juga persaingan untuk masuk ke sekolah berkualitas sangat tinggi Nilai UN vs Rasio Diterima, SMP, Kota Malang, 2015 Sedangkan siswa miskin cenderung berada di sekolah yang kurang berkualitas Rasio siswa miskin vs Nilai UN SMP, 2015 Sekolah yang mempunyai rasio siswa miskin besar cederung berada di sekolah dengan nilai UN yang rendah, sebaliknya sekolah dengan rasio siswa miskin yang tinggi berada di sekolah dengan nilai UN yang tinggi. Siswa miskin seperti kalah bersaing dengan siswa dari kelompok ekonomi yang lebih sejahtera dalam memperebutkan sekolah berkualitas. Pola yang sama juga terjadi di tingkat SMA. Siswa miskin cenderung berada di sekolah swasta dan kurang berkualitas. Sebagian besar siswa miskin terkonsentrasi di sekolah swasta dengan akreditasi C, dan sebagian akreditasi B. Sebagian yang lebih kecil berada di swasta dengan akreditasi A Dan porsi yang sangat kecil berada di sekolah negeri sebagaimana digambarkan pada tebel berikut: Apa Penyebanya? Model rekrutmen siswa mendorong distribusi yang kurang adil bagi siswa miskin. Selain kondisi di atas, APBD kota Malang juga dinikmati siswa luar kota Malang. Dalam aturan PPDB sekolah boleh menerima anak luar Kota Malang dengan kuota 10 %. Selama ini kuota luar kota Malang adalah atas dasar Lulusan Sekolah (ijazah) bukan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dimana mereka tinggal. Sehingga siswa masuk SMPN / SMAN / SMKN dengan kuota 10 % siswa luar kota Malang ditambah siswa Kota Malang domisili luar Kota Malang bisa menjadi lebih 20 %. Jadi kalau SDN/SMPN kota Malang gratis sepertinya 20 % lebih APBD kita untuk membiayai anak berdomisili luar Kota Malang. Hal ini tidak menjadi masalah besar jika ada kepastian bahwa anak-anak berpenduduk Kota Malang benar-benar telah terlayani pendidikan dasarnya dengan baik. Perlakuan Khusus Bagi Siswa Miskin PPDB online selama ini yang menjadi penilaian adalah akumulasi nilai Raport 5 semester dan nilai UN ditambah nilai prestasi non akademik jika punya. PPDB online tidak mempertimbangkan jarak antara rumah dengan sekolah. Disini nampaknya ada masalah jika anak dari keluarga miskin rumahnya dekat SMPN 5 sementara nilai rendah berarti ia tidak bisa diterima di SMPN 5 dan harus tergusur ke SMPN lain yang bisa saja jarak sekolah dari rumah jauh. Untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan yang berkualitas maka perlu kebijakan seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah dalam PPDB yaitu Pemerintah Kota Bogor(Kuota siswa miskin= 10%, Jalur prestasi= 15%, Jalur reguler (ranking)= 75%)dan kota Makassar (Kuota siswa miskin=10%, Jalur inklusi=2%, Jalur domisili=18%, Jalur reguler (ranking)=70% ) Rekomendasi Kebijakan  Kebijakan afirmatif berupa memberikan kuota bagi anak dari keluarga miskin dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar 5 – 10%. Hal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Aspek teknis dalam pelaksanaan PPDB jalur afirmasi miskin ini memberi peluang mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang bagus dan berkualitas. Aspek teknis yang perlu dierhatikan antara lain saluran sosialisasi yang ditempuh; prasyarat yang harus dipenuhi bagi pendaftar PPDB jalur afirmasi miskin; penggunaan sistem online atau offline; serta mekanisme seleksi ketika jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia.  Kebijakan jalur domisili dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar 15 - 20%. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di sekitar sekolah.  Kebijakan kuota “Luar Kota” seharusnya berbasis Kartu Keluarga (KK), bukan berbasis sekolah asal (Ijazah). Ini dalam rangka untuk memprioritaskan warga Malang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di Kota Malang.  Pemerintah kota Malang (Dinas Pendidikan dan DPRD) perlu membuat kebijakan terkait dengan eksistensi dan keberadaan sekolah/madrasah swasta. Hal ini dilakukan untuk melindungi sekolah / madrasah swasta saat Penerimaan Siswa baru yang cenderung mengalami kekurangan murid. Karena bagaimanapun juga sekolah / madrasah swasta mempunyai kontribusi cukup besar dalam ikut mencerdaskan warga bangsa.  Pemerataan peningkatan kualitas pendidikan (sarana - prasarana / fasilitas, SDM dll) disemua tingkatan baik sekolah/madrasah negeri atau swasta sehingga tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta.  Dalam proses dan pelaksanaan PPDB, Keterlibatan publik mesti dilakukan sebagai bagian monitoring dan evaluasi dari masyarakat. Referensi: Dinas Pendidikan Kota Malang.Profil Pendidikan Kota Malang 2014. Dinas Pendidikan Kota Malang.Rekap Jumlah Siswa Berdasarkan Domisili (KK) 2015/2016 Article 33 Indonesia.Hasil Kajian terhadap tiga daerah (Kota Bogor, Kota Malang, Kota Makassar) 2016 http://diknas.malangkota.go.id/?p=4030 Article 33 Indonesia-PATTIRO Malang-MSF.Diskusi Expert Meeting:Akses Siswa Miskin 2016. http://diknas.malangkota.go.id/?p=4093...

no image

Policy Brief 2016 : Akses Siswa Miskin pada Pendidikan Berkualitas di Kota Malang

Juni 13th | by asiswanto darsono

Ringkasan Salah satu cara mengeluarkan anak-anak keluarga miskin dari jerat “lingkaran setan kemiskinan” adalah dengan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas hingga tuntas. Dengan berbekal pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup disaat dewasa nanti. Siswa dengan prestasi akademik yang tinggi mempunyai probabilitas yang lebih tinggi masuk di sekolah negeri yang berkualitas. Sebaliknya, siswa dengan prestasi akademik rendah akan masuk di sekolah yg kurang berkualitas (negeri dan swasta). Salah satu penyebabnya adalah model rekrutmen siswa yang mendorong distribusi kurang adil bagi siswa miskin. Pelaksanaan PPDB online selama ini adalah memakai sistem ranking/nilai ujian sebelumnya. Karena itu kebijakan afirmarif bagi siswa miskin sangat tepat untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan yang berkualitas. Catatan awal “Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan khusus untuk pendidikan dasar, warga negara wajib mengikutinya dan kewajiban Negara untuk membiayainya”. Begitu kurang-lebih bunyi salah satu pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat layanan pendidikan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan latar belakang ekonomi. Lebih lanjut,Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Sebagai upaya menjalankan mandat konstitusi di atas, sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah membuat program wajib belajar sembilan tahun. Dampak dari kebijakan ini, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar di Indonesia meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 100% pada tahun 2011. Dilihat dari capaian APK, target program wajardikdas memang telah terlampaui. Namun jika dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) belum memenuhi targetseratus persen. Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, Pemerintah mencatat masih ada sekitar 2,12 persen anak usia 7 - 15 tahun tidak bersekolah. Sedangkan untuk anak berusia 13 – 15 yang belum sekolah angkanya lebih besar lagi, yakni sekitar 10,48 persen. Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan data susenas tahun 2012, anak usia 13 – 15 tahun yang berasal dari kelompok keluarga termiskin angka partisipasi sekolahnya baru sekitar 80%. Anak keluarga miskin yang tidak mengenyam pendidikan akan tetap berada dalam kemiskinan. Menurut Nurkse, anak yang terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga miskinrentan mengalami kekurangan gizi dan stimulasi dini sehingga berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan psikis-nya. Dengan kondisi seperti itu, anak-anak tersebut akan kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik dan mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Akibatnya, saat usia dewasa, mereka tidak bisa bekerja di sektor formal dan mempunyai pendapatan rendah. Sehingga ketika mereka berkeluarga, mereka akan tetap dalam keadaan miskin, bahkan mewarisinya kepada keturunannya. Inilah yang Nurkse sebut sebagai lingkaran setan kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty). Salah satu cara mengeluarkan anak-anak keluarga miskin dari jerat “lingkaran setan kemiskinan” adalah dengan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan yang baik hingga tuntas. Dengan berbekal pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup disaat dewasa nanti. Kebijakan Pemerintah Terhadap Akses Siswa Miskin pada Pendidikan Banyak Siswa Miskin Tidak Mampu Melanjutkan Sekolah Berbagai Hambatan Menyebabkan Rendahnya Akses Siswa Miskin Pada Pendidikan. Sumber: Data Kualitatif, Article 33, 2015 Pelayanan Pendidikan Kota Malang Program Wajib Belajar di tingkat Nasional dan kebijakan Pendididikan Gratis di tingkat daerah menjadi payung kebijakan untuk membuka akses masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan tersebut harus diiringi dengan penyediaan anggaran untuk menyediakan sumberdaya pendidikan (terutama guru dan sarana dan prasarana sekolah). Tanpa ketersediaan sumber daya pendidikan yang cukup, kebijakan Pendidikan Gratis hanya akan menurunkan capaian hasil belajar siswa. Dalam Profil Pendidikan Kota Malang 2014 disebutkan bahwa APK untuk pendidikan sekolah dasar 114,78 dan APM sebesar 102,44.Sedangkan pada jenjang SMP APK 104,19 dan APM 75,38. Pada tingkat SMA APK sebesar 113,32 dan APM 81,88. Upaya yang Telah Dilakukan 1. Pemerintah kota Malang telah menganggarkan BOSDA mulai dari jenjang SD – SMA/SMK 2. Selain itu, Pemerintah juga memberi bantuan langsung ke siswa yang disebut PIP (Program Indonesia Pintar) meskipun tidak semua siswa dari keluarga miskin mendapatkan PIP. 3. Anggaran APBD Kota Malang yang khusus bagi siswa miskin seperti tahun 2015. 4. Pemerintah Kota Malang juga menyediakan sarana Transportasi bagi siswa khususnya siswa SMP, SMA dan SMK berupa Bus Sekolah dan sepeda gayung/angin. Upaya – upaya yang telah dilakukan di atas patut diapresiasi dengan baik karena dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan sejalan dengan julukan kota Malang sebagai kota pendidikan. Kecenderungan Siswa Miskin Sekolah-sekolah yang berkualitas di Kota Malang cenderung mempunyai peminat yang lebih banyak. Sekolah di Kota Malang yang berkualitas, dilihat dari tingginya nilai UN, mempunyai rasio peminat yang lebih banyak, dibanding sekolah yang kurang berkualitas. Hal ini memperlihatkan pola arus pencari sekolah (SMP) mengarah pada sekolah yang dianggap berkualitas. Artinya juga persaingan untuk masuk ke sekolah berkualitas sangat tinggi Nilai UN vs Rasio Diterima, SMP, Kota Malang, 2015 Sedangkan siswa miskin cenderung berada di sekolah yang kurang berkualitas Rasio siswa miskin vs Nilai UN SMP, 2015 Sekolah yang mempunyai rasio siswa miskin besar cederung berada di sekolah dengan nilai UN yang rendah, sebaliknya sekolah dengan rasio siswa miskin yang tinggi berada di sekolah dengan nilai UN yang tinggi. Siswa miskin seperti kalah bersaing dengan siswa dari kelompok ekonomi yang lebih sejahtera dalam memperebutkan sekolah berkualitas. Pola yang sama juga terjadi di tingkat SMA. Siswa miskin cenderung berada di sekolah swasta dan kurang berkualitas. Sebagian besar siswa miskin terkonsentrasi di sekolah swasta dengan akreditasi C, dan sebagian akreditasi B. Sebagian yang lebih kecil berada di swasta dengan akreditasi A Dan porsi yang sangat kecil berada di sekolah negeri sebagaimana digambarkan pada tebel berikut: Apa Penyebanya? Model rekrutmen siswa mendorong distribusi yang kurang adil bagi siswa miskin. Selain kondisi di atas, APBD kota Malang juga dinikmati siswa luar kota Malang. Dalam aturan PPDB sekolah boleh menerima anak luar Kota Malang dengan kuota 10 %. Selama ini kuota luar kota Malang adalah atas dasar Lulusan Sekolah (ijazah) bukan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dimana mereka tinggal. Sehingga siswa masuk SMPN / SMAN / SMKN dengan kuota 10 % siswa luar kota Malang ditambah siswa Kota Malang domisili luar Kota Malang bisa menjadi lebih 20 %. Jadi kalau SDN/SMPN kota Malang gratis sepertinya 20 % lebih APBD kita untuk membiayai anak berdomisili luar Kota Malang. Hal ini tidak menjadi masalah besar jika ada kepastian bahwa anak-anak berpenduduk Kota Malang benar-benar telah terlayani pendidikan dasarnya dengan baik. Perlakuan Khusus Bagi Siswa Miskin PPDB online selama ini yang menjadi penilaian adalah akumulasi nilai Raport 5 semester dan nilai UN ditambah nilai prestasi non akademik jika punya. PPDB online tidak mempertimbangkan jarak antara rumah dengan sekolah. Disini nampaknya ada masalah jika anak dari keluarga miskin rumahnya dekat SMPN 5 sementara nilai rendah berarti ia tidak bisa diterima di SMPN 5 dan harus tergusur ke SMPN lain yang bisa saja jarak sekolah dari rumah jauh. Untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan yang berkualitas maka perlu kebijakan seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah dalam PPDB yaitu Pemerintah Kota Bogor(Kuota siswa miskin= 10%, Jalur prestasi= 15%, Jalur reguler (ranking)= 75%)dan kota Makassar (Kuota siswa miskin=10%, Jalur inklusi=2%, Jalur domisili=18%, Jalur reguler (ranking)=70% ) Rekomendasi Kebijakan  Kebijakan afirmatif berupa memberikan kuota bagi anak dari keluarga miskin dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar 5 – 10%. Hal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Aspek teknis dalam pelaksanaan PPDB jalur afirmasi miskin ini memberi peluang mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang bagus dan berkualitas. Aspek teknis yang perlu dierhatikan antara lain saluran sosialisasi yang ditempuh; prasyarat yang harus dipenuhi bagi pendaftar PPDB jalur afirmasi miskin; penggunaan sistem online atau offline; serta mekanisme seleksi ketika jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia.  Kebijakan jalur domisili dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar 15 - 20%. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di sekitar sekolah.  Kebijakan kuota “Luar Kota” seharusnya berbasis Kartu Keluarga (KK), bukan berbasis sekolah asal (Ijazah). Ini dalam rangka untuk memprioritaskan warga Malang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di Kota Malang.  Pemerintah kota Malang (Dinas Pendidikan dan DPRD) perlu membuat kebijakan terkait dengan eksistensi dan keberadaan sekolah/madrasah swasta. Hal ini dilakukan untuk melindungi sekolah / madrasah swasta saat Penerimaan Siswa baru yang cenderung mengalami kekurangan murid. Karena bagaimanapun juga sekolah / madrasah swasta mempunyai kontribusi cukup besar dalam ikut mencerdaskan warga bangsa.  Pemerataan peningkatan kualitas pendidikan (sarana - prasarana / fasilitas, SDM dll) disemua tingkatan baik sekolah/madrasah negeri atau swasta sehingga tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta.  Dalam proses dan pelaksanaan PPDB, Keterlibatan publik mesti dilakukan sebagai bagian monitoring dan evaluasi dari masyarakat. Referensi: Dinas Pendidikan Kota Malang.Profil Pendidikan Kota Malang 2014. Dinas Pendidikan Kota Malang.Rekap Jumlah Siswa Berdasarkan Domisili (KK) 2015/2016 Article 33 Indonesia.Hasil Kajian terhadap tiga daerah (Kota Bogor, Kota Malang, Kota Makassar) 2016 http://diknas.malangkota.go.id/?p=4030 Article 33 Indonesia-PATTIRO Malang-MSF.Diskusi Expert Meeting:Akses Siswa Miskin 2016. http://diknas.malangkota.go.id/?p=4093...


 


Back to Top ↑